Cek Fakta di Rusunawa Leuwigajah, Pemkot Cimahi Pastikan Status Ibu Lusi: KTP Masih Bandung, Baru Proses Pindah ke Cimahi

Kota Cimahi, (AntusiasNews.com). – Wali Kota Cimahi Letkol (Purn.) Ngatiyana, S.A.P., meninjau langsung kondisi Rusunawa Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, menyusul viralnya informasi di media sosial dan media cetak terkait warga kurang mampu yang tinggal di rusun tersebut.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota menemui langsung Ibu Lusi, warga yang menjadi sorotan publik. Senin (02/11/26)

"Ini saya berada di Rusun Leuwigajah untuk meninjau situasi dan kondisi rusun. Alhamdulillah kemarin mendengar berita dari media sosial dan media cetak, ada warga kurang mampu yang tinggal di Rusunawa. Setelah kami cek, namanya kemanusiaan, kita sama-sama cek kebenarannya seperti apa," ujar Ngatiyana di lokasi.

Dari hasil pengecekan dan konfirmasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, diketahui bahwa hingga saat ini Ibu Lusi masih tercatat sebagai penduduk Kelurahan Gempolsari, Kota Bandung.

"Perlu diketahui masyarakat Kota Cimahi bahwa Ibu Lusi sampai hari ini KTP dan penduduknya adalah Gempolsari Kota Bandung. Jadi KTP di Cimahi baru proses, masih alamatnya di Bandung," jelasnya.

Ibu Lusi sendiri membenarkan bahwa proses perpindahan domisili ke Kota Cimahi baru sedang diurus.

"Baru proses," ucap Ibu Lusi.

Diketahui, Ibu Lusi telah tinggal selama satu tahun di Rusunawa Leuwigajah tersebut.

Meski secara administratif masih tercatat sebagai warga Kota Bandung, Pemkot Cimahi menegaskan akan tetap memberikan perhatian dari sisi kemanusiaan.

"Jadi kita biar jelas, jangan sampai ini menjadi kurang baik. Mudah-mudahan pengurus Rusunawa bisa memperhatikan Ibu Lusi ini, walaupun penduduknya di Kota Bandung tetapi tinggal di Kota Cimahi. Ini semua berdasarkan data yang ada dan sudah konfirmasi dengan Disdukcapil Kota Bandung, memang beliau penduduk sana dan rencana akan pindah ke Kota Cimahi," pungkas Ngatiyana.

Pemkot Cimahi mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi dan memastikan setiap penyaluran bantuan sosial tetap berbasis data kependudukan yang valid. (Dany/Agus Nyno)